Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)

Foto Ketua BD, Kepala Desa Glonggong, TKSK dan Pendamping PKH dalam Musdes BDT

Glonggong, Pati, Jawa Tengah – Pemerintah Desa Glonggong pada Sabtu malam (23/02/2019) menyelenggarakan musyawarah desa verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Pelaksanaan musyawarah musyawarah di Gedung Pertemuan Desa Glonggong. Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1, Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Foto Suasana Musdes Verifikasi dan Validasi BDT

Lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia.  BDT diperoleh dari hasil PPLS 2011 telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah (Asron Da Finsie).

Musyawarah desa ini mempunyai agenda utama melakukan verifikasi dan memvalidasi nama-nama warga Desa Glonggong yang sudah terdaftar dalam BDT dan mengajukan usulan nama-nama warga desa yang belum masuk terdaftar dalam BDT. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sosial dari pemerintah dan agar bisa lebih tepat sasaran.

Elemen masyarakat tampak menghadiri musyawarah desa ini, yaitu dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Sosial yang dalam hal ini adalah Pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Musyawarah desa berjalan secara demokratis dan kekeluargaan. Peserta aktif menyampaikan usulan dan pendapat terkait verifikasi dan validasi data BDT.

 

Penulis  :  Winardi Dwi Jadmiko

 

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan